Langkah Sigap Kala Pesatnya Kekerasan Seksual pada Anak - Korpus Bahasa

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Selasa, 12 Oktober 2021

Langkah Sigap Kala Pesatnya Kekerasan Seksual pada Anak

 

Eka Kurnia Chrislianto, Kepala Divisi Perempuan dan Anak LBH Pontianak

Korpora.Id, Pontianak - Di setiap blok di Jalan Sepakat 2, hampir semua dipenuhi bangunan kos mahasiswa. Di salah satu blok tersebut, terdapat bangunan ruko dengan garasi berwarna jingga dengan sebuah plang bertuliskan “Lembaga Bantuan Hukum (LBH no) Pontianak” di atasnya. Garasi tersebut menjadi gerbang dari kantor LBH Pontianak.

Tidak banyak kasus kekerasan seksual pada anak (KSA) yang terlapor, begitu yang dikatakan Eka. Pria yang merupakan Kepala Divisi Perempuan dan Anak itu menjelaskan bahwa kasus KSA minim yang sampai ke LBH Pontianak untuk diadvokasi.

“Untuk kasus anak sendiri, kami kebanyakan kekerasan secara fisik dan ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk kasus kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak sedikit sekali. Salah satu kasusnya adalah perkawinan anak,” jelasnya saat ditemui pada 8 Desember 2020.

Pengaduan kasus kekerasan seksual anak selain dapat dilaporkan untuk mendapatkan pendampingan secara hukum di LBH Pontianak, hal ini juga dapat diadukan ke Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat. Menurut Eka, pihak KPPAD dapat mendampingi korban baik fisik maupun psikis.

KPPAD Kalimantan Barat memberikan data kasus anak berdasarkan jenisnya. Kasus KSA menempati urutan kasus anak sebagai korban dengan jumlah tertinggi. Kekerasan seksual pada anak tahun 2018 hingga November 2020 sendiri meningkat cukup pesat. Pada tahun 2018, terdapat 11 laporan pengaduan, pada tahun 2019 terdapat 19 laporan pengaduan dan 21 laporan non pengaduan, dan pada tahun 2020 terdapat 14 laporan pengaduan serta 112 laporan non pengaduan kasus kekerasan seksual pada anak.


Nani Wirdayani, Penanggung Jawab Kejahatan Seksual, Hak Sipil, dan Perlindungan Kesehatan di KPPAD Kalimantan Barat


“Dalam laporan pengaduan, korban atau masyarakat langsung melaporkan kasusnya kepada kami atau pihak terkait lainnya. Sedangkan laporan non-pengaduan bisa dari media, WhatsApp, DM (direct message) Instagram, kemudian pihak KPPAD akan menjemput bola kasus tersebut. Bila kasus tersebut terjadi di daerah, maka yang akan mengurusnya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masing-masing kabupaten atau kota,” jelas Nani Wirdayani.

Perempuan Penanggung Jawab Kejahatan Seksual, Hak Sipil, dan Perlindungan Kesehatan di KPPAD Kalimantan Barat itu menjelaskan bahwa dalam pencegahan dan perlindungan anak dari KSA perlu peran dari lingkungan anak, yakni dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

“Di keluarga, sejak kecil anak perlu mengetahui bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh dilihat selain orang tuanya. Selain itu, keluarga juga perlu melakukan pengawasan terhadap anak, terutama bila mereka sudah bisa mengakses sosial media. Anak-anak itu ‘kan mudah diperdaya, sehingga sering terjadi fenomena orang asing mengajak anak tersebut bersetubuh,” jelasnya saat ditemui 11 Desember 2020.

Bagi Nani, sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang sebagai keluarga, orang tua, sekolah, hingga lingkungan masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu anak. Jika hal tersebut terjadi, maka perlindungan dan pengawasan terhadap anak akan berjalan dengan baik. 

“Khusus di Kota Pontianak, setiap kelurahan terdapat satgas perlindungan anak dan sudah ada SK-nya untuk itu. Dengan adanya satgas tersebut, bila terjadi kasus di sekitar lingkungan diharapkan masyarakat langsung melaporkan.”

Masa COVID-19 juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka KSA di Kalimantan Barat. Nani juga menyayangkan bahwa banyak kasus KSA yang terjadi di lingkungan terdekat korban. Di kala lingkungan keluarga perlu menjadi tempat berlindungnya korban dan mendapat edukasi pencegahan KSA, tak sedikit anak yang merasa lingkungan tersebut lubang buaya bagi mereka.

“Biasanya kasus inses ini terjadi dengan latar belakang keluarga dengan pendidikan rendah. Tapi secara real di lapangan, kasus KSA yang biasanya dilakukan orang terdekat korban ‘memiliki permasalahan dalam perilaku’. Contoh, bapak tiri perkosa anak tiri saat ibunya kerja. Bila mental keluarga sudah tidak sehat seperti itu, segala sesuatu dapat terjadi dan berdampak pada tekanan yang dirasakan korban dan ibu korban yang serba salah,” tutur Nani dengan suara yang lirih.

Ketika terdapat kasus KSA yang terlapor, KPPAD Kalimantan Barat memberikan layanan kesehatan fisik, psikis, dan pendampingan hukum. 

“Pasca kejadian, korban akan di cek terlebih dahulu apakah hamil atau tidak. Bila hamil, nantinya kami akan membantu mencarikan rumah sakit yang tepat karena korban usia anak reproduksinya belum siap untuk itu. Lalu diperiksa juga apakah ia terinfeksi penyakit menular seksual (PMS) atau tidak. Karena bisa jadi pelaku bisa jadi menularkan PMS pada korban,” jelasnya.

Nani juga menambahkan bahwa perlu diketahui apakah korban mengalami gangguan psikis pasca kejadian. Pihak KPPAD Kalimantan Barat telah bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia untuk memberikan psikologi klinis terhadap korban KSA. KPPAD Kalimantan Barat juga memberikan pendampingan hukum bagi korban KSA mulai dari berita acara hingga putusan hakim.

Setelah kasus selesai, Nani menuturkan bahwa komunikasi KPPAD Kalimantan Barat dengan para korban tak selesai begitu saja, “Kami biasa saling bertukar kabar dan menanyakan perkembangan para korban, baik kejiwaan mereka hingga aktivitas sekolah mereka, seperti bagaimana ekskul mereka, kegiatan mereka. Karena tak jarang masih ada yang terganggu sekolahnya disebabkan rasa traumanya terhadap kejadian yang menimpanya.”

Nani berharap kepada saya agar saat praktek kerja lapangan atau kuliah kerja nyata nanti, pendidikan seksual disampaikan ke sekolah-sekolah agar anak-anak dapat melindungi dirinya sendiri dari kejahatan yang menghantui di sekitar mereka. “Tolong, ya, ajari mereka nanti. Beritahu juga teman-teman kamu tentang pentingnya ini. Supaya pendidikan tersebut sampai kepada anak-anak.” Matanya tampak menurun penuh harapan.

Eka sendiri pun memiliki harapan berkaitan dengan penanganan kasus KSA. “Di sini kami tentu tidak bekerja sendiri. Dari perangkat hukum seperti polisi dan jaksa sampai perangkat pemerintah perlu bahu-membahu bekerja sama dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak ini,” ujarnya.

Penulis: Rahma Fadhila

Penyunting: Angga Laena Siti Patimah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Halaman